PD: Jadi Reshuffle atau Tidak Terserah SBY

Jul 12

Jakarta – Partai Demokrat memang telah menyarankan agar Presiden SBY mengevaluasi sejumlah sektor Kementerian yang gagal. Namun PD tak tahu kapan dilakukan reshuffle kabinet.

“Tergantung Pak SBY dong, apakah ada reshuffle atau tidak. Juga tentang siapa saja yang masuk reshuffle atau tidak,”tutur Wasekjen PD, Ramadhan pohan.

Hal ini disampaikan Ramadhan Pohan, kepada detikcom, Rabu (13/7/2011).

Ia pun menegaskan bahwa hanya SBY yang tahu peta reshuffle kabinet. Kalau ada pihak-pihak termasuk di internal PD yang menilai sejumlah kementerian rawan reshuffle, hanyalah spekulasi saja.

“Di luar SBY, yang lain-lain spekulasi semua,”tuturnya.

Sebelumnya PD menghembuskan isu reshuffle kabinet ditengah penilaian buruk UKP4 terhadap kinerja menteri. 50 persen menteri disebutkan bekerja tidak maksimal dan perlu dievaluasi.

Sumber: detiknews.com


MUI: Pesantren di NTB Harus Izinkan Polisi Selidiki Ledakan Bom

Jul 12

Jakarta – MUI mengimbau pemimpin Pondok Pesantren milik Umar Bin Khattab di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk proaktif dengan pihak Kepolisian. Sehingga polisi dapat melakukan investigasi mendalam terkait ledakan bom rakitan di pondok pesantren tersebut.

“Kepada kiainya atau pimpinannya harusnya ikhlas dan terbuka dan kooperatif terhadap penegak hukum kalau penegak hukumnya itu juga harus persuasif. Karena kewajiban negara harus meneliti ya kiai harus iklhlas. Jangan sampai pondok pesantren digeneralisasi menjadi pusat apalah namanya yang negatif. Itu juga tidak baik dan memprihatinkan kita,” ujar Ketua MUI, Amidhan kepada detikcom, Rabu (13/7/2011).

Menurutnya, polisi harus bersabar dalam melakukan penyelidikan. Sehingga polisi tidak terlihat memaksakan diri dan malah menimbulkan perlawanan warga.

“Jadi di sini berbeda dengan di tempat yang tertentu apa namanya aparat dengan ratusan apakah polisi dan sebagainya memaksa masuk itu kurang tepat harus dilakukan pendekatan dulu yang baik,”imbaunya.

Disisi lain Amidhan berharap pesantren tersebut benar-benar jauh dari kecurigaan polisi saat ini. “Karena itu pesantren ini selama ini agak tertutup. Tapi tertutup itu bukan pertanda dia melakukan satu kejahatan tertentu. Pesantren itu mestinya malah pusat pembangunan keagamaan dan pembangunan tuan guru atau ulama masa melakukan hal-
hal tercela,”tegasnya.

Mabes Polri membenarkan adanya bom rakitan yang meledak di Pondok Pesantren milik Umar Bin Khattab, di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bom itu ditujukan untuk polisi. baca selanjutnya…


Muhaimin Belum Cek Proyek PLTS yang Berkasus di KPK

Jun 24

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) belum terealisasi sepenuhnya meski dana proyek senilai Rp 8,7 miliar telah digelontorkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Menakertrans Muhaimin Iskandar pun belum bisa memastikan apakah PLTS yang dianggarkan tahun 2008 itu sudah selesai dibangun atau belum.

“Saya belum cek langsung ya,” kata Muhaimin saat ditemui usai diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/6/2011).

Pria yang kerap disapa Cak Imin itu mengaku tak tahu menahu soal proyek yang diduga merugikan keuangan negara sebanyak Rp3,8 miliar tersebut. Pasalnya saat proyek tersebut disetujui, institusinya masih dipimpin oleh Menakertrans terdahulu, Erman Soeparno.

“Tahun 2008 itu. Itu (proyek) setahun sebelum saya jadi menteri, makanya itu sepenuhnya tugas KPK deh,” imbuhnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan di Ditjen P2MKT Kemenakertrans, Timas Ginting sebagai tersangka dalam kasus korupsi PLTS. Timas Ginting selaku pejabat pembuat komitmen di Ditjen P2MKT diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan menyetujui pembayaran pekerjaan supervisi PLTS kepada perusahaan rekanan padahal proyek belum dilakukan.

Rekanan Kemenakertrans dalam proyek PLTS adalah PT Alfindo Nuratama Perkasa. Namun proyek itu justru di sub kontrak kepada perusahaan lain yakni PT Sundaya Indonesia. Istri politisi Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni diduga terlibat dalam kasus korupsi ini.

Sumber: detiknews.com


« berita sebelumnya
berita selanjutnya »
RCB FM Radionya Pacitan