Jakarta – Sejak ledakan bom terjadi di Pondok Pesantren milik Umar Bin Khattab di NTB, Senin (11/7) lalu, hingga kini polisi masih belum diperbolehkan masuk. Namun pihak kepolisian terus melakukan negosiasi dengan pengurus Ponpes tersebut.

“Kami tengah mengupayakan negosisasi agar polisi bisa melakukan penertiban di tempat yang diduga terjadi peledakan. Tentunya kita berharap pihak pesantren bisa kooperatif,” kata Kabagpenum Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar kepada detikcom, Selasa (12/7/2011) malam.

Belum diketahui alasan mengapa pihak pesantren tidak mengizinkan polisi masuk ke Ponpes yang terletak di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini. Padahal ledakan tersebut telah menewaskan bendahara pesantren yang bernama Firdaus.

“Kami terus berharap negosiasi ini berhasil sehingga petugas bisa melakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Boy menambahkan pihaknya belum akan melakukan upaya paksa agar petugas bisa memasuki lokasi ledakan. Menurutnya, masih akan terus dilakukan negosiasi hingga ada perkembangan selanjutnya.

“Belum ada upaya paksa, malam ini masih terus negosiasi. Kita lihat saja dulu perkembangan yang ada,” imbuh Boy.

Ledakan bom itu sendiri terjadi sekitar pukul 15.30 Wita pada Senin (11/7). Ledakan itu terjadi di sebuah ruangan di dalam area Ponpes.

Sumber: detiknews.com



Jakarta – Partai Demokrat memang telah menyarankan agar Presiden SBY mengevaluasi sejumlah sektor Kementerian yang gagal. Namun PD tak tahu kapan dilakukan reshuffle kabinet.

“Tergantung Pak SBY dong, apakah ada reshuffle atau tidak. Juga tentang siapa saja yang masuk reshuffle atau tidak,”tutur Wasekjen PD, Ramadhan pohan.

Hal ini disampaikan Ramadhan Pohan, kepada detikcom, Rabu (13/7/2011).

Ia pun menegaskan bahwa hanya SBY yang tahu peta reshuffle kabinet. Kalau ada pihak-pihak termasuk di internal PD yang menilai sejumlah kementerian rawan reshuffle, hanyalah spekulasi saja.

“Di luar SBY, yang lain-lain spekulasi semua,”tuturnya.

Sebelumnya PD menghembuskan isu reshuffle kabinet ditengah penilaian buruk UKP4 terhadap kinerja menteri. 50 persen menteri disebutkan bekerja tidak maksimal dan perlu dievaluasi.

Sumber: detiknews.com



Jakarta – MUI mengimbau pemimpin Pondok Pesantren milik Umar Bin Khattab di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk proaktif dengan pihak Kepolisian. Sehingga polisi dapat melakukan investigasi mendalam terkait ledakan bom rakitan di pondok pesantren tersebut.

“Kepada kiainya atau pimpinannya harusnya ikhlas dan terbuka dan kooperatif terhadap penegak hukum kalau penegak hukumnya itu juga harus persuasif. Karena kewajiban negara harus meneliti ya kiai harus iklhlas. Jangan sampai pondok pesantren digeneralisasi menjadi pusat apalah namanya yang negatif. Itu juga tidak baik dan memprihatinkan kita,” ujar Ketua MUI, Amidhan kepada detikcom, Rabu (13/7/2011).

Menurutnya, polisi harus bersabar dalam melakukan penyelidikan. Sehingga polisi tidak terlihat memaksakan diri dan malah menimbulkan perlawanan warga.

“Jadi di sini berbeda dengan di tempat yang tertentu apa namanya aparat dengan ratusan apakah polisi dan sebagainya memaksa masuk itu kurang tepat harus dilakukan pendekatan dulu yang baik,”imbaunya.

Disisi lain Amidhan berharap pesantren tersebut benar-benar jauh dari kecurigaan polisi saat ini. “Karena itu pesantren ini selama ini agak tertutup. Tapi tertutup itu bukan pertanda dia melakukan satu kejahatan tertentu. Pesantren itu mestinya malah pusat pembangunan keagamaan dan pembangunan tuan guru atau ulama masa melakukan hal-
hal tercela,”tegasnya.

Mabes Polri membenarkan adanya bom rakitan yang meledak di Pondok Pesantren milik Umar Bin Khattab, di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bom itu ditujukan untuk polisi. baca selanjutnya…


RCB FM Radionya Pacitan